Rapat Perdana Pokja Penerimaan Devisa
JAKARTA – Kelompok Kerja (Pokja) Desk Koordinasi Penerimaan Devisa Negara menggelar rapat perdana dengan membahas optimalisasi devisa dari sektor ekspor, impor, dan jasa, bertempat di di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Rabu (17 /12/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Ses JAM - Intelijen), Sarjono Turin, dengan melibatkan 17 kementerian/lembaga terkait.
Dr. Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, menjelaskan bahwa rapat ini bertujuan mengidentifikasi hambatan penerimaan devisa negara dan mencari solusi sinergis antarinstansi.
“Rapat ini merupakan langkah konkret untuk menangani persoalan strategis yang memengaruhi devisa negara. Kami berkomitmen meningkatkan koordinasi lintas lembaga,” ujarnya di Jakarta, Rabu (17/12/2024).
Rapat membahas tiga pokja utama yang berfokus pada devisa hasil ekspor, devisa pembayaran impor, dan sektor jasa. Pokja Devisa Hasil Ekspor dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pokja Devisa Pembayaran Impor dipimpin oleh Kementerian Keuangan, dan Pokja Sektor Jasa dipimpin oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Salah satu isu strategis yang dibahas adalah stockpile bauksit di Kepulauan Riau, dengan potensi devisa sebesar USD 100 juta dari 5 juta ton bijih bauksit yang belum terjual. Namun, regulasi terkait barang milik negara ini masih membutuhkan penyelarasan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
Rapat juga menyoroti kebocoran devisa dari ekspor akibat modus pengiriman barang antar pulau yang menyimpang ke luar negeri. Untuk itu, pengawasan pelaporan manifest kapal oleh Kementerian Perdagangan menjadi salah satu solusi yang diusulkan.
Dalam sektor jasa, ditemukan bahwa 50% Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih belum terdata. Hal ini dinilai berpotensi memengaruhi penerimaan devisa, meskipun pada 2023 devisa dari PMI mencapai Rp227 triliun. Data akurat dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan devisa dari sektor ini.
Rapat perdana ini menjadi langkah awal pemerintah dalam memperkuat sinergi antar lembaga guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Rapat lanjutan akan digelar untuk membahas implementasi program kerja yang telah dirumuskan.
Penulis Supriadi Buraerah
Posting Komentar