HP21N Demontrasi di KPK Terkait Dugaan Ketimpangan Pengelolaan Proyek Miliaran, Pemprov Sultra Belum Minat Memberikan Penjelasan
SNIPERJURNALIS.COM, - Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan bagian dari Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) menggelar aksi Demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK - RI), Jln. Kuningan Persada No 04, RT 01/RW 06, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, pada hari Kamis (11/7/2024).
Mereka (HP21N) menggelar aksi Demonstrasi, terkait pengelolaan anggaran negara pada kegiatan proyek di Sulawesi Tenggara dengan nilai puluhan miliar rupiah.
Kendati pun, Aksi Demonstrasi tersebut berlangsung sekitar pukul 13.30 WIB. "Aksi Demonstrasi kita (Aktivis-red) dimulai sekitar pukul 13.30 WIB, pernyataan sikap kita telah serahkan, intinya semua sekaitan tuntutan," kata Arnol Ibnu Rasyid saat dikonfirmasi 1Tulisan (Jurnalis), sesaat lalu.
Masih di Jakarta, Ketua Umum HP21N sekaligus penanggung jawab aksi Demonstrasi, Arnol mengatakan, pihaknya menggelar aksi Demonstrasi di KPK - RI dengan tuntutan KPK RI menindaklanjuti dugaan ketimpangan pada sejumlah kegiatan proyek konstruksi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).
Masing-masing tuntutan dalam aksi Demonstrasi tersebut ialah meminta kepada KPK RI untuk memanggil dan memeriksa pihak Dinas Cipta karya Bina Marga dan Tata Ruang provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait proyek pembangunan stadion lakidende, Proyek pembangunan tribun GOR pemuda Sultra dan Proyek Pembangunan Sarana - Prasarana Pemprov Sultra.
"Proyek Stadion Lakidende masih mangkrak, tanpa ada tindak lanjut pekerjaan padahal anggaran yang di lontarkan cukup fantastis, mencapai Rp 44 Miliar, sehingga kami duga kuat telah terjadi ketimpangan,"ungkapnya.
"Selain itu, Pembangunan GOR Pemuda Sultra, Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana; Rehabilitasi Gedung Kolam Renang KONI Sultra, yang kami juga duga bermasalah,"sambung Arnol.
Arnol menjelaskan bahwa, sejauh ini KPK RI terkesan kehilangan taring dalam memberantas korupsi di bumi anoa Sultra.
Padahal kata Arnol, pihaknya menaruh kepercayaan penuh terhadap KPK.
“Kami mempercayai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), untuk itu agar kiranya segara membongkar ketimpangan beberapa proyek di Sultra, yang kami suarakan,"terbangnya.
Pihak KPK dalam layanan aduan Masyarakat yang dihubungi melalui sambungan daring tidak menapik adanya demonstrasi tersebut. Bahkan pihaknya meminta jika ada masyarakat menemukan indikasi perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) agar dilaporkan ke KPK secara resmi.
Sementara itu, Kamis Sore, pemprov Sultra dalam hal ini, Kadis Cipta karya Bina Marga dan Tata Ruang, Dr. Effendi Patulak berhasil terkonfirmasi. Ia berharap agar dirinya tidak diwawancarai melalui sambungan daring. Demikian harapnya. (S-1Tulisan)
Posting Komentar