Benarkah Soal Indomaret Pemicu Kontroversi Projo Mubar Versus JPKPN Sultra
Masih Ingat Kasus Lesti-Billiar, di Jakarta, Pasca menghebohkan jutaan Netizen, keduanya menyadari dan saling maaf- memaafkan, berujung mesra. Melalui tayangan televisi siaran SCTV dan cenel YouTube video.com pada 1 April, saat tampil Keduanya, Lesti Kejora- Riski Billiyar-red tampak masih terlihat malu-malu.
Kendati begitu, di Sulawesi Tenggara, tak kalah hangat dan menarik hingga mengegerkan khalayak ramai (Publik) tepat di momentum Puasa Ramadhan ke 18 hari 1444/H 2023/M, betapa tidak dua lembaga terpercaya di Indonesia merupakan perpanjangan tangan aspirasi masyarakat terlibat kontroversi memanas, Lantaran dipicu oleh sejumlah penyebab. Seperti isu Pembangunan infrastruktur pusat perbelanjaan, (Indomaret) Muna Barat.
Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Muna Barat membidik program daya saing penguatan sistem inovasi dibidang Investasi melalui pembangunan Indomaret tentunya wajib berizin lengkap dan mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak termasuk kalangan masyarakat.
Lantas, Ketua DPC Projo Mubar Junaim mengeluarkan pernyataan pedas melalui siaran Press release berjudul, Tuduhan JPKPN Sultra Recehan dengan narasi kebencian, pada Minggu (9/4/2023)
Buntut Statmen Ketua DPC Projo Mubar, Junaim, mendapat reaksi dari pihak JPKPN Sultra. Senin (10/4/2023).
Pihak JPKP Nasional Sultra Ali Sabarno kepala biro investigasi dan pengkajian kasus, menduga Pernyataan ketua DPC Projo Mubar, sekaitan perbincangan penolakan izin Indomaret di Mubar, Sultra kian menghangat menuai sorotan.
Ali menyebut, seorang ketua organisasi yang semestinya secara objektif berjuang di garis rakyat. Namun justru ketua Projo diduga mempertontonkan unsur kepentingan pribadi.
Statement ketua DPC Projo Mubar mengait kritikan JPKPN Mubar terkait kebijakan PJ. Bupati Mubar, merupakan sikap yang tidak argumentatif. Kata Ali.
Tak hanya itu, Ali menyayangkan statmen Junaim, sebab menurut Ali, bukan hanya menimbulkan kesan politik muka dua pada proyek Indomaret, namun diduga ketua DPC Projo sedang mengambil peranan profesi ganda sebagai konsultan politik PJ Bupati Mubar", imbuhnya.
Sementara itu, menanggapi terkait kehadiran Indomaret di Mubar, Ali Mewanti, Ekonomi Masyarakat tengkurap.
"Jelas jika izin Indomaret sudah ada, jelas orang asing yang akan menduduki. Padahal, Ali Berharap ekonomi masyarakat berbasis lokal dilintasan petani, Nelayan dan pengusaha lokal", tukasnya.
Sebelumnya, diberitakan sniperjurnalis.com selain Junaim, mengeluarkan pernyataan bahwa, tuduhan JPKPN beraroma Narasi kebencian, Junaim juga menyinggung soal kebijakan PJ. Bupati Mubar menyangkut, pembangunan Indomaret di Muna Barat.
Adapun terkait hal tersebut, Junaim, menilai ada pihak yang menghalangi kebijakan PJ Bupati Mubar dalam Investasi Indomaret. Padahal menurut nya ekonomi masyarakat Mubar meningkat jika Pembangunan Indomaret berdiri.
Selanjutnya Junaim mengungkapkan bahwa, terkait dengan Indomaret, UMKM masyarakat akan tutup permanen , melahirkan pengangguran dan menciptakan kemiskinan ekstrim, ini pemikiran Dungu dan mengada-ngada, UMKM masyarakat tidak akan tutup, justru dengan lahirnya Indomaret akan merekrut tenaga kerja baru yang berdomisili di Muna barat. katanya
Lebih gamblang Junaim, mengemukakan, bahwa, Produk asli local desa bisa dipasarkan oleh Indomaret di luar Muna barat, bahkan Indomaret akan memberi keterampilan khusus dalam bentuk pelatihan Pembuatan produk local yang merupakan komoditi unggulan daerah Mubar tujuannya adalah untuk melahirkan skil bagi para pelaku usaha local agar lebih kreatif dan inovatif dan akan menambah pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
"Saya heran kenapa ada pemikiran primitive dan makin mundur seperti ini selalu menggiring sesuatu yang tidak bernilai kalau DPD JPKPN SULTRA melarang Pj Bupati mengeluarkan Izin.
"Justru kami dan rakyat akan mendorong Pj Bupati untuk mengeluarkan Izin indomaret, karena kami yakini lahirnya Indomaret akan banyak manfaat buat masyarakat dan UMKM di Mubar seperti kabupaten lain di Sultra karena kemudahan investasi merupakan direktif dan legacy bapak Presiden. Urusan ganti Rugi lahan , Izin Pembangunan", pungkas junaim.
Perlu diketahui, tanggapan tidak hanya datang dari Aki, tetapi Ketua DPD JPKPN Sultra, Waroagi Agima, saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp redaksi sniperjurnalus.com (9/4) sekitar pukul 18.25 wita, membantah pernyataan DPC Projo Mubar.
"Saya tidak pernah, menuduh, dan saya tidak pernah ikut campur masalah perangkat Desa tersebut", kuncinya
Penulis: Supriadi Buraerah
Posting Komentar