Menyajikan Berita Akurat, Aktual dan Anti Hoax 25 Persen SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur di Duga Pungli, Kadis Diminta Mundur - SNIPER JURNALIS
News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

25 Persen SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur di Duga Pungli, Kadis Diminta Mundur

25 Persen SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur di Duga Pungli, Kadis Diminta Mundur

Surabaya, Sniperjurnalis.com,- Maraknya praktek pungutan liar yang terjadi di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berada di wilayah jawa timur kian dilakukan secara terang-terangan, kepada sejumlah muridnya.

Bahkan modus yang digunakan oleh pihak sekolah untuk mengelabui dinas terkait adalah dengan menarik iuran kepada sejumlah muridnya yang mulanya SPP menjadi PMP.

Besaran kisarannya berbeda beda, mulai dari ratusan ribu per siswa, hingga puluhan juta rupiah, hal itu sudah menjadi pemandangan yang biasa di dunia pendidikan ini, beber Baihaki Akbar.

"Bahkan demi meluapkan rasa kekecewaannya terhadap dunia pendidikan yang terjadi saat ini, ratusan siswa membuat surat permohonan kepada dinas pendidikan agar menghentikan pungutan dengan dalih iuran pembangunan sekolah, terang Ketua Aliansi Madura Indonesia.

Melihat fakta tersebut, Aliansi Madura Indonesia (AMI) sangat prihatin atas apa yang menimpa pada dunia pendidikan, bahkan demi meluapkan kekecewaannya, mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ujar Baihaki.

Mereka meminta dan menuntut kepada kepala dinas pendidikan agar bertindak tegas, atas bobroknya situasi dan sistem yang kini tengah dirasakan oleh siswa yang saat ini tengah mengenyam pendidikan, katanya.

"Kami memiliki bukti sebanyak 11 SMA Negeri dan 7 SMK Negeri yang jelas jelas terbukti menarik iuran, dan beberapa curhatan siswa atas keberatan dengan adanya PPDB dengan nominal 3,5 per siswa baru, bahkan tidak hanya itu saja, parkir saja yang terletak di gedung sekolah harus ditarik uang sebesar 2 ribu," urai Baihaki Akbar dalam orasinya saat di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (20/3).

Dirinya juga menerangkan bahwa, jika sistemnya seperti itu, tentunya sangat bertentangan dengan perintah Gubernur yang memerintahkan sekolah negeri gratis.

"Jika kepala dinas tidak mampu menangani permasalahan ini, kenapa tidak mundur saja dari jabatannya, kenapa hanya lebih mementingkan plesir ke negeri Jepang, bahkan saat dunia pendidikan di Jawa timur dirinya malah berpose mesra, kami akan terus menyuarakan ini sampai tuntutan kami terpenuhi," pungkas Baihaki Akbar dengan Tegas.

(Red/Ba)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar