Kapolda Sulsel Launching Program Percepatan Penurunan Stunting Polda Sulsel
Hal ini disampaikannya saat Polda Sulsel menggelar LAUNCHING PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DAN PENCANANGAN ORANG TUA ASUH POLDA SULSEL, Jumat (10/03/23) di Aula Andi Mappaodang.
Dalam giat tersebut turut dihadiri Pejabat dari BKKBN Propinsi, dan Instansi Terkait.
Dalam sambutannya, Kapolda berharap pelaksanaan launching program percepatan penurunan stunting Polda Sulsel diharapkan dapat membawa manfaat positif terutama sebagai salah satu implementasi wujud kepedulian polri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya melalui program orang tua asuh/bapak asuh.
Dijelaskannya, dalam Percepatan penurunan stunting, Polri pun senantiasa mendukung pelaksanaannya dengan melibatkan seluruh personel Bhabinkamtibmas sampai di kewilayahan sebagai frontliner.
"Selain Bhabinkamtibmas, Polri juga mengerahkan personel kesehatan di kewilayahan untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencegahan stunting.," kata Kapolda Sulsel Irjen Pol. Nana Sudjana.
Kapolda mengatakan, Polri Peduli Stunting merupakan tindaklanjut Kapolri kepada seluruh jajaran agar membantu program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.
Diakhir sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya launching program percepatan penurunan stunting Polda Sulsel ini.
"Semoga melalui kegiatan ini dapat memberi harapan terhadap penurunan stunting di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan," tutup Kapolda.
Secara nasional menurut data hasil survei status gizi balita Indonesia menunjukkan terjadi penurunan angka stunting. Pada tahun 2019 angka stunting sebesar 27,66 persen, tahun 2020 sebesar 26,9 persen, tahun 2021 sebesar 24,04% dan tahun 2022 turun menjadi 21,06%. Sehingga target pemerintah pada tahun 2023 ini turun menjadi 14% dan ini merupakan program prioritas pemerintah.
Sedangkan prevelensi stunting di provinsi Sulsel mengalami penurunan di tahun 2022. Dari 28,7 Daerah di tahun 2021 turun menjadi 26,1 persen.
(Red: ***)
Posting Komentar