Terungkap Dana Fasilitas Pendidikan Dan Dana Covid-19 Ditenggarai Berkasus
Sniperjurnalis.com,-Dengan gamblang Diterangkan Sumber melalui data/informasi diterima sniperjurnalis.com (13/10/2022).
Program ada, anggaran ada, tapi gagal dan berantakan ditengah jalan sementara Nilai proyek melejit dari semula Rp37.41 miliar menjadi Rp43,39 miliar.
Ditenggarai proyek berlabel bencana itu ujung-ujungnya beraroma dugaan korupsi.
Pemantauan dan pengawasan diduga minim menyebabkan proyek dibandrol Rp43,39 miliar terkuak Kontruksi mangkrak. Herannya berbagai pihak seperti nya saling lempar tanggung jawab.
Sederhana bila disebut hal ini sudah menjadi pintu masuk APH ( Aparat Penegak Hukum) untuk mengusut tuntas. Penting dan perlu dilakukan supaya tak ada yang oknum Cuci Tangan.
Dari sejumlah bukti fakta yang ada, faktor alam dan sosial mesti sulit dijadikan kambing hitam.
Kualitas maupun kuantitas perlu pula diuji oleh pihak berkompeten.
Proyek mangkrak tersebut besar kemungkinan terjadi lantaran kurang nya Pengawasan. Pertanyaannya kemudian, siapa yang bertanggung jawab atas gagalnya kontruksi bangunan?.
Maka tak hanya Investigasi mendalam perlu dilakukan oleh institusi terkait. Banyak fakta dan data yang perlu di usut dengan tuntas. Misalnya terjadinya kesalahan prosedur saat perencanaan, penganggaran, sampai tahap pelaksanaan proyek hingga berujung beraroma berkasus.
Saran ini bukan lah sekadar memanas-manasi, hal ini disampaikan untuk membangkitkan gairah institusi yang berwenang agar segera mengatasi dugaan kongkalikong, yang belakangan ini terkesan luput dari perhatian.
Lebih Lanjut, informasi dihimpun, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Progresif) Sulawesi Tengah, Abdul Razak SH mengatakan, proyek kontruksi fasilitas publik berbiaya mahal ini sudah jelas menguras banyak anggaran, belum lagi risiko kegagalan tinggi, sehingga memicu terjadinya kerugian Negara.
“Harus aparat penegakan hukum bertindak cepat dalam menangani persoalan ini, agar ada kepastian siapa yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut", katanya.
Razak menjelaskan, masalah yang timbul, bila proyek tersebut ditenggarai mengabaikan standar-standar spesifikasi yang sudah disepakati dalam proyek ini. Untuk itu, ia meminta akan ada upaya profesional Aparat penegak hukum dalam melakukan pengusutan secara tuntas.
Kata Razak lebih lanjut, APH punya wewenang yang diberikan oleh Negara melalui UU agar melakukan pemantauan, pengawasan dan bahkan sampai soal penindakan jika terjadi kerugian Negara dalam satu pekerjaan yang menggunakan dana Negara. Jelasnya
Persoalan rumit di proyek berlabel bencana yang sudah berpolemik ini, kata Razak, aparat penegak hukum seharusnya bergegas turun menggandeng ahli kontruksi dan keuangan dalam mengulit kasus dugaan korupsi tersebut.
Ahli kontruksi dan keuangan bakal di dengarkan penjelasanya tentang kemungkinan adanya penghitungan dan pelaksanaan yang salah dalam proyek yang digarap PT Sentra Multikarya Infrastruktur ini. Sambung Rasak.
Dikatakan, Kegagalan pekerjaan kontruksi adalah keadaan hasil pekerjaan kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja, baik sebagian maupun keseluruhan akibat dari kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa, harus di usut tuntas biar tidak menimbulkan persepsi buruk di mata publik, ungkapnya.
Semua pihak yang terkait dalam urusan proyek rehab rekon di 18 sekolah dua tahun lalu, hingga kini tidak terdengar kabar pengusutanya !. Padahal bukti dan fakta dilapangan, menunjukan dugaan adanya potensi rasuah terjadi.
Fakta ditemukan dilapangan, sejumlah bangunan sekolah tidak ada yang tuntas 100 persen dikerjakan, meskipun itu sudah dilakukan adendum empat kali sepanjang tahun 2021 lalu.
Selain itu, sejumlah kontruksi bangunan banyak menyimpan cacat dan tidak memenuhi standar keamanan bagi para murid dan guru saat proses belajar mengajar berlangsung.
Misalnya sejumlah baut pengikat panel RISHA banyak bolong, kusen jendela dan pintu terancam copot, plafon bangunan banyak yang rontok, pekerjaan paving dihilangkan dan sebagian besar belum rampung serta masih banyak cacat lainya.
Ada sejumlah penyebab atas gagalnya bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor PT Sentra Multikarya Infrastruktur (SMI) ini, salah satu peluang penyebab terjadinya ditenggarai akibat dikerjakan secara terburu-buru dan ada indkasi permainan bestek.
Indikasi kegagalan bangunan pada proyek senilai Rp43,39 miliar yang dikerjakan pada pertengahan tahun 2020 silam itu, jelas memberi sinyal bahwa wilayah kontruksi pun, tak luput dari bayang-bayang Korupsi. Indikasi kuat itu timbul buntut dari bobroknya pelaksanaan proyek di lapangan.
Kerusakan sejumlah gedung sekolah, memperlihatkan bahwa kucuran anggaran Negara yang cukup besar, tidak otomatis bisa meningkatkan kualitas proyek itu sendiri.
Sudah seharusnya cukup tegas ungkapan Rasak, sebagai petunjuk pintu masuk bagi institusi penegak hukum untuk membongkar tabir dalam pengelolaan dana pinjaman Bank Dunia melalui program Contigency Emergency Response Project (NSUP) dan kegiatan Central Sulawesi Rehabilitation and Recontrion Project (CERC), yang dikelolah Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BP2W) Sulawesi Tengah.
Dari data yang diperoleh Tim berikut ini alokasi angaran rehabilitasi dan rekontruksi fasilitas pendidikan dasar fase 1b untuk 18 sekolah yang tersebar di Kota Palu dan Kabupaten sigi.
Kota Palu :
1. SD Inpres Buluri, nilai proyek Rp1,986.503.546.978
2. SD Swasta Al Akbar, nilai proyek Rp2,583.346.279.933
3. MTsS Walisongo Palu, nilai proyek Rp1,400.709.000.150
4. SD Islam Iqra Petobo, nilai proyek Rp2,554.734.537.586
5. SDN 1 Petobo, nilai proyek Rp1,986.503.546.978
6. SDN 2 Petobo, nilai proyek Rp2,859.813.525.956
7. SDN Inpres Petobo, nilai proyek Rp21,804.365.695.931
8. SMKS Justitia, nilai proyek Rp1,571.005.146.443
9. TK Annisaul Khairat, nilai proyek Rp531.932.281.081
10. TK KT Bamba, nilai proyek Rp2,219.534.386.150
11. TK Nosarara, nilai proyek Rp857.230.203.889
12. MTsN 3 Kota Palu, nilai proyek Rp11,552.510.584.138
Kabupaten Sigi :
1. MTsS Alkahirat Bobo, nilai proyek Rp1,734.511.087.533
2. MTsS Alkahirat Kaleke, nilai proyek Rp1,670.100.679.456
3. MTsS Alkahirat Balamoa, nilai proyek Rp873.205.873.695
4. MIS Alkhairat Bangga, nilai proyek Rp,447.762.893.160
5. MTsS Alkahirat Niadul Khairat Pombewe, nilai proyek Rp1,439.103.513.254
6. SD Islam Terpadu Insan Gemilang (Tidak Dibangun)
7. RA Darul Ilman, nilai proyek Rp552.365.315.63
8. Dialihkan Penanganan Covid Rp57,638.841.542
Total keselurah anggaran setelah direvisi menjadi Rp43,393.441.463.718. Dari alokasi anggaran itu, terdapat juga anggaran penanganan Covid senilai Rp57,638.841.542. Pertanyaanya kemudian, siapa yang bertanggung jawab dibekas proyek yang sudah menggerus keuangan Negara sebesar Rp43,393.441.463.718 itu?. Mengapa pihak yang terkait langsung tidak reaktif ?. (Tim Sniperjurnalis.com/Brantasi.id)
Posting Komentar