Bupati Soppeng Mengikuti Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Negara Secara Virtual
Rakernas ini diselenggarakan oleh Menteri Keuangan RI dengan tema "Bangkitkan ekonomi, pulihkan negeri, bersama hadapi pandemi"
Dalam kegiatan itu Dirjen perbendaharaan, Hadiyanto dalam sambutannya mengatakan, " Ini merupakan agenda statistik tahunan dari Menteri Keuangan yang menjadi ajang bergengsi bagi para pelaku keuangan daerah. Rakernas tahun ini kami lakukan secara daring. Namun demikian kami tetap menjaga dan meningkatkan esensi serta kualitas penyelenggaraan Rakernas ini.
"Tujuan Rakernas ini sebagai upaya berkesinambungan, menyatukan komitmen, menjalin hubungan stakeholder untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun ini dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan, mulai 16 Agustus sampai dengan 14 September 2021, berupa Kegiatan aneka lomba, webinar, coaching clinic, dan talkshow, termasuk pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini WTP dalam berbagai kategori.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati sekaligus melaunching buku "Mengawal akuntabilitas penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020"
"Kita semua melihat dan menyaksikan di tahun 2020 kita menghadapi krisis kemanusiaan dan kesehatan yaitu Pandemi yang telah menyebabkan suatu perubahan baik kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga presiden mengeluarkan peraturan undang undang nomor 1 tahun 2020 yang menjadi landasan legal dan administrasi tata kelola bagi kita semua untuk menangani Pandemi dan melindungi masyarakat.
"Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan lembaga, pemerintah daerah dan semua pihak terkait dimana semuanya harus mengelola keuangan daerah apalagi disituasi pandemi, dimana kita harus melakukan Refocusing anggaran dalam menghadapi bencana Pandemi ini. Beberapa program dan anggaran harus berubah, di mana pemerintah daerah harus mengubah transfer dana desa untuk bantuan sosial yang membantu pemerintah dalam menghadapi dampak dari virus ini.
"Suasana sungguh tidak normal, tapi Alhamdulillah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2020 dapat dicapai, ini bukan sesuatu yang mudah. Namun kita harus mensyukuri apa yang kita capai. Demikian juga dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang juga mendapatkan Opini WTP.
Acara ini dilanjutkan dengan Talkshow yang mengangkat tema "Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi"
Turut hadir, Kepala Inspektorat Kab. Soppeng, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng.(Red/Humas).
Posting Komentar